SANGATTA – DPRD Kutim kembali menggelar Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (09/11/2023). Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Joni yang didampingi Wakil Ketua Asti Mazar ini, mengagendakan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tentang penyampaian Nota Kepala Daerah mengenai Raperda APBD tahun 2024.
Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Seskab) Kutim Zubair mewakili pemerintah, Danlanal Sangatta Lekol Laut (P) Rudi Iskandar, perwakilan Forkopimda , 21 Anggota DPRD serta undangan lainya.
Fraksi PDI Perjuangan yang mendelegasikan Siang Geah untuk menyampaikan pandanganya menyebut, dengan semangat tema Pembangunan yakni “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah.” Yang diusung oleh pemerintah harus menjadi acuan yang akan mencerminkan arah strategis pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2024.
“Fraksi PDI Periuangan merasa tema ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi ekonomi dan berinvestasi dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan fokus pada sektor pertanian, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bagaimana pertanian berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi daerah sesuai dengan tema pembangunan tersebut,”bebernya.
Abdi Firdaus yang mewakili Fraksi Demokrat mengungkapkan, dengan daya dukung anggaran yang cukup besar yang saat ini dimiliki oleh daerah, pihaknya meminta agar pemerintah segera mempercepat realisai pembangunan infrastruktur dasar, baik jalan, listrik, air bersih termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.
“Termasuk memaksimalkan aset dan potensi pariwisata yang bias dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah,” ucapnya.
Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang diwakilkan oleh Son Hatta memberikan apresiasi kepada pemerintah atas capaian penambahan pendapatan daerah terutama di beberapa sektor unggulan salah satunya melalui pertambangan, namun, pihaknya juga berpesan agar, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat yang tertuang dalam tema tema pembangunan pada tahun ini yaitu”Penguatan Struktur Ekonomi guna mendukung Perekonomian Daerah”
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus yang di sasar oleh Fraksi Nasdem agar pemerintah memberikan perhatian lebih, karena menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan di Kabupaten Kutim, selain pembangunan infrastruktur dasar diseluruh wilayah yang juga di harapkan bisa dipercepat realisainya.
“Selain itu keadilan sosial dan pembukaan aksesbilitas ekonomi pedesaan.Investasi di Kutai Timur didominasi oleh Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun dan Kaliorang, dimana wilayah kecamatan ini mendominasi investasi di Kutai Timur.Sedangkan di Kecamatan lainnya menjadi daerah minim investasi. Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka, dan tingginya angka kemiskinan,” ucap juru bicara Fraksi Nasdem Kajang Lahang
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibacakan oleh Sobirin Bagus meminta Pemerintah agar dalam pelaksanaan APBD 2024 juga dapat membuat program prioritas diantaranya yang berkaitan dengan penurunan angka Stunting, sarana dan prasarana Pendidikan termasuk pemenuhan hak-hak tenaga pendidik, selain itu, dalam merumuskan kebijakan pembangunan, hendaknya pemerintah juga perlu mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam pandanganya Fraksi Golkar yang disampaikan oleh adi Sutianto meminta agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum mendapat anggaran yang memadai dan dapat di realisasikan sesuai target di tahun 2024. Selain itu, terdapat program prioritas dan strategis yang harus di dorong akselerasi target pencapaiannya oleh semua stake holder.
“Diantaranya, Percepatan penyelesaian pelabuhan kenyamukan secara purna, maka apabila Pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024 maka akan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kutai Timur,” ucap Ketua Komisi C DPRD Kutim itu
Terakhir, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya meminta kepada Pemerintah daerah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah agar bisa menjadi daerah otonom yang dapat melakukan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dalam memacu pertumbuhan domestic regional bruto (PDRB).
“Kami juga meminta agar pemerintah daerah mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting untuk dapat di arahkan pada hal-hal produktif,” ucap Jimmy mewakili Fraksi Amanat Keadilan Berkarya. (adv/gs-08)
