SAMARINDA – Dalam upaya meminimalkan SILPA di APBD Kaltim 2023, DPRD Kaltim menyoroti pentingnya efisiensi dalam proses lelang proyek besar. Seno Aji, Wakil Ketua DPRD, menegaskan bahwa efisiensi lelang menjadi salah satu strategi utama.
Seno menjelaskan, “Kami mengincar sektor pengadaan barang dan jasa sebagai langkah awal. Proyek berskala besar harus dijalankan dengan lebih cermat dan efisien.” Perbaikan proses ini diharapkan mampu mengurangi risiko SILPA.
Selain itu, dengan adanya efisiensi ini, potensi kerugian anggaran bisa diminimalisir. Peningkatan kualitas hasil lelang pun diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih maksimal untuk masyarakat.
Sejalan dengan itu, Seno juga menyoroti pentingnya peran Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim. OPD, khususnya yang masih memiliki daya serap rendah, harus dapat menyesuaikan dan mengoptimalisasi anggarannya.
Kendati demikian, Seno juga menyadari bahwa perbaikan tak bisa dilakukan secara instan. “Perlu waktu dan kerjasama dari semua pihak, termasuk OPD dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
“Kami telah mengalokasikan dana sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi SILPA dan kami percaya, dengan langkah ini, APBD 2024 akan jauh lebih optimal,” pungkas Seno. (ADV/GS-M)
