SANGATTA- Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengalokasikan pembangunan infrastruktur besar-besaran, tidak tanggung-tangung, skema kontrak tahun jamak (Multy Years Contract) senilai Rp 1,364 triliun pun di ambil oleh pemerintah demi mengejar ketertinggalan dan pemerataan di seluruh wilayah di 18 Kecamatan.
Namun, meskipun sudah memasuki pertengahan tahun, niatan besar pemerintah itu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan.
“Tentunya kita menyayangkan ya, apa yang sudah di sepakati antara DPRD dan Pemerintah selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Selain itu, program pembangunan yang di harapakan bisa menjadi jawaban atas impian yang sudah di tunggu-tunggu oleh masyarakat, khusunya yang ada di wilayah pedalaman, terpaksa harus kembali di minta untuk bersabar karena lambanya pemerintah melakukan eksekusi di lapangan.
“Tolong pemerintah, buktikanlah, bahwa kalian ketika kami berikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan itu, laksanakan dengan baik, karena rakyat sudah menunggu,” imbuhnya.
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutim ini menyebut, apabila program tersebut tidak berjalan sesuai yang sudah di sepakati atau dalam kondisi tertentu kegiatan ini tidak terlaksana, Dirinya menegaskan, DPRD tidak segan-segan untuk memanggil dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
“Ketika mereka (pemerintah) minta kami setujui, tapi tidak lakukan itu kan sudah mencederai kesepakatan yang kita buat dan terlebih mencederai masyarakat, nah sekarang tergantung sebelah (pemerintah) bagaimana,” pungkasnya. (ADV/G-S08)
