SANGATTA- DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti terkait belum optimalnya progres pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah daerah melalui skema tahun jamak atau Multyears contrac (MYC).
“Memang ada beberapa yang on the track, tapi yang kami tekankan adalah, terkait proyek innfrastruktur terutama jalan, yang masih sedikit, padahal ini sudah pertengah tahun,’ ujar Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman kepada awk media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa OPD di ruang Hearing, kantor DPRD Kutim, Senin lalu.
Bahkan menurutnya, ada salah satu pekerjaan pembangunan jalan penghubung di Daerah pemilihanya (Dapil) tepatnya di desa Perupuk menuju Tanjung Manis Kecamatan Sangkulirang progresnya baru mencapai 6 persen.
‘Saya minta segera di evaluasi pelaksana di lapangan, jangan sampai kontraktornya cuma cocok mengerjakan PL aja, dan saya juga minta agar pengerjaanya harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah di tentukan,” imbuhnya.
Lebih jauh, Politisi dari partai besutan Megawati Soekarno Putri ini, juga mewanti-wanti agar pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah di tetapkan yang sudah tertuang dalam kontrak MYC.
“Jangan sampai kita utang progres, karena dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah kita sepakati tidak ada lagi alokasi yang kita anggarkan di perubahan tahun 2024 ini. Dan kalau mereka (kontraktor) mengerjakan sampai dengan serratus persen, kami tidak berani menganggarakan, tapi kalau nantinya ada keputusan pengadilan harus di bayarkan, kan nggak mungkin kita rugikan kontraktor,” bebernya.
Namun dalam rapat yang turut di hadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) Muhammad Muhir, Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim itu menyebut, pemerintah bersikukuh akan menyelesaikan 100 persen seluruh pekerjaan yang masuk dalam skema MYC.
“Nah saya ingatkan kepada mereka (pemerintah) , mumpung masih ada waktu, tolong bikin Adendum di cukupkan dengan anggaran yang sudag di sediakan, jangan sampai mereka (kontraktor) mengerjakan seratus persen, anggaran kita nggak cukup untuk bayar, nanti malah jadi hutang, kami di DPRD terus terang keberatan,” pungkasnya. (adv/g-s08)
