SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat koordinasi finalisasi sekaligus publikasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Tahun 2025–2030. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Kamis (27/11/2025) hingga Jumat (28/11/2025), dilaksanakan secara luring dan daring bekerja sama dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia (PEBS FEB UI).
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan dan strategi DPPKB dalam mendukung implementasi 50 program unggulan menuju Kutim Hebat, khususnya melalui Program Cap Jempol Stop Stunting, yang berfokus pada percepatan penanganan keluarga berisiko stunting (KRS).
Plt Sekretaris DPPKB Kutim, BB Partomuan, menegaskan bahwa penyusunan Renstra merupakan pijakan utama dalam mengarahkan program kerja lima tahun ke depan.
“Renstra ini akan menjadi acuan bagi kami dalam menyusun rencana kerja tahunan, sehingga seluruh kegiatan dapat terukur dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa upaya menurunkan angka stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor. “Kami akan terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga pihak swasta agar target-target dalam Renstra dapat tercapai,” jelasnya.
Sementara itu, Research Associate PEBS FEB UI, Raksa Maulana Subki, yang hadir bersama Rayhan Ali Rachman, menyampaikan bahwa penyusunan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
“Dalam penyusunan Renstra ini, kami menyesuaikannya dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2030, mengacu pada tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan,” ungkap Raksa.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antar perangkat daerah untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Menurutnya, penanganan stunting adalah isu multisektor yang melibatkan kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, dan berbagai bidang lainnya.
“Oleh karena itu, kami berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat memberikan masukan dan terus berkolaborasi dalam mencapai target penurunan stunting di Kutai Timur,” pungkasnya. (ADV/Bung TJ)
