SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek), sebagai bagian dari Proyek Perubahan (Proper) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono. Peluncuran program tersebut dilakukan oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Royal Victoria Hotel, Sangatta Utara, Jumat (21/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci utama dalam menyusun kebijakan yang efektif. Ia menilai persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak dapat dibiarkan berlarut dan harus ditangani dengan data yang benar-benar valid.
“Saya minta Dinas terkait untuk segera melakukan validasi data di lapangan. Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Kita tidak bisa menunggu lagi,” tegasnya.
Ardiansyah juga menambahkan bahwa komitmen Pemkab Kutim terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diperkuat melalui sektor pendidikan. Selain peningkatan sarana dan prasarana, pemerintah juga memberikan berbagai bantuan langsung untuk mendukung proses belajar mengajar di daerah.
“Berbagai kebijakan sudah kita dorong, termasuk alokasi anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari 20 persen APBD. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kutim,” jelasnya.
Sementara itu, Kadisdikbud Kutim Mulyono menjelaskan bahwa program Sitisek dirancang bersama akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Program ini bertujuan memberikan solusi menyeluruh terhadap permasalahan ATS melalui pendekatan holistik, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi “Kutai Timur Hebat 2045” serta target SDGs Nomor 4 tentang pendidikan berkualitas.
“Program ini menghasilkan data anak putus sekolah yang akurat dan terverifikasi per kecamatan melalui pendekatan by name by address. Selain itu, kita membentuk forum kolaboratif lintas sektor sebagai wadah koordinasi strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Forum ini juga menyusun deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menangani isu ATS secara terpadu dan berkelanjutan,” ungkap Mulyono. (ADV/Bung TJ)
