SANGATTA- Guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi di dapatkan oleh Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Tidak tanggung-tanggung nilainya cukup besar bagi sebuah Kabupaten yang sebentar lagi akan berusia 24 tahun ini.
Tercatat sampai dengan APBD perubahan tahun 2022 lalu, alokasi anggaran Kabupaten Kutim tembus di angka Rp 4 triliun lebih dan meningkat dua kali lipat di tahun 2023 yang mencapai Rp 9,7 triliun. Sedangkan di tahun ini, APBD murni sudah menyentuh angka Rp 9,1 triliun. Dan di prediksi angka tersebut bisa terus bertambah sampai dengan Anggaran perubahan yang di prediksi bisa mencapai Rp 12 triliun.
Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar menyebut, dengan alokasi anggaran yang cukup besar bagi Kabupaten yang akan segera berusai 24 tahun ini, diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan terutama infrastruktur dasar yang sudah sejak lama di nanti oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pedalaman.
Namun, disisi lain, Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, pemerintah daerah masih memiliki persoalan lain yang harus segera di selesaikan, yakni terkait, lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola anggaran yang cukup besar di miliki oleh daerah saat ini.
“Contoh, ada dua Dinas yang paling sering lambat jalan, Perkim dan PUPR, dan kalau di tanya pasti jawabanya pasti kekurangan personil, ya saya jawab kenapa nggak di tambah, jawabanya, mereka memerlukan SDM yang sudah memiliki kualifikasi tertentu, ini yang masih menjadi PR (Pekerjaan rumah), dan ini (kekurangan SDM) mereka akui,” ujarnya.
Menurut Bendahara DPD Partai Golkar Kutim ini, keterbatasan SDM bukan menjadi alasan pemerintah daerah untuk tidak bisa bekerja secara maksimal. Terlebih dengan anggaran cukup besar di miliki oleh daerah saat ini, hendaknya pemerintah terus menggenjot dan mengoptimlakan seluruh sumber daya yang di miliki untuk menuntaskan program pembangunan yang sudah di canangkan.
“Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai terjadi lagi (SiLPA), tapi kita juga harus optimis, dan tugas kami (DPRD) mengawasi dan mengingatkan serta mendorong agar pemerintah terus bekerja secara maksimal,” pungkasnya. (adv/g-s08)
