G-Smart.id-Samarinda – Buruknya penilaian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kaltim turut disorot para anggota DPRD Kaltim. Apalagi sebelumnya Kaltim masuk dalam 5 besar dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Ditambah lagi predikat baru kalau Kaltim masuk dalam 4 besar daerah di Indonesia yang minim inovasi.
Ragam citra buruk yang dilabelkan ke Pemprov Kaltim, membuat para wakil rakyat di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, mulai mempertanyakan keseriusan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi. Terutama dalam menempatkan para pejabat di berbagai struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Terkait hal itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menyampaikan, ketika ada label buruk yang didapatkan Kaltim, maka Isran-Hadi sebagai pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, harusnya langsung bisa mengambil langkah sigap. Misalnya dengan mengevaluasi kinerja dari para pejabat yang telah ditunjuk di setiap OPD.
Bahkan menurut dia, jika memang ada kepala OPD yang mempunyai kinerja kurang memuaskan, apalagi tidak sejalan dengan visi dan misi Isran-Hadi dalam mewujudkan Kaltim Berdaulat, bisa saja langsung mencopotnya. Apalagi jika memang pejabat tersebut tidak cukup sigap atau kompatibel dalam melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan.
“Dengan menempatkan mereka yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya di seluruh OPD, saya kira tentunya akan mampu meningkatkan penilaian. Kan yang diharapkan adalah pejabat yang bisa bekerja mewujudkan visi dan misi yang dibuat pemerintah. Makanya, harus didukung dengan program dan inovasi baru yang diciptakan,” kata Syafruddin saat ditemui di DPRD Kaltim belum lama ini.
Politikus Fraksi Partai PKB ini mengingatkan, agar Gubernur Kaltim Isran tidak asal menempatkan pejabat. Ini dinilai penting demi memudahkan terwujudnya program pembangunan bagi masyarakat. Apalagi, pada APBD Kaltim 2021, serapan anggaran terbilang sangat rendah hingga Juni 2021. Angkanya pun cukup mengkhawatirkan, karena baru sekitar 20 persen. Sementara waktu yang tersisa hanya sekitar 6 bulan lagi.
“Sebagai wakil rakyat, kami mencoba mengingatkan saja pada Pak Gubernur, agar menempatkan pejabat di OPD harus mereka yang punya kompetensi dan punya kemampuan, supaya mimpi dan cita-cita gubernur menciptakan Kaltim Berdaulat dapat terwujud. Ditunjang dengan perangkat bawahan yang punya keunggulan,” serunya. (ADV/G-S06)
