G-Smart.id-Samarinda- Panitia Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kaltim beberapa hari lalu melakukan kunjungan kerja meninjau aset-aset daerah dibeberapa kabupaten kota se-kaltim.
Salah satu Anggota Pansus pengelolaan barang milik daerah Syafruddin mengatakan dirinya ditugaskan untuk meninjau aset Provinsi di Balikpapan, salah satunya Wisma Tamu yang terletak di Kompleks Perumahan Pertamina Gunung Dubbs, Kelurahan Prapatan.
Selain itu juga beberapa aset daerah lainnya yaitu lahan Pusat Kegiatan Islam Balikpapan (puskip) yang saat ini juga tumpang tindih karena pengelolaanya diambil alih oleh perusda MBS.
“Memang ternyata aset daerah masih banyak yang terbengkalai dan tidak di urus,” ujar syafruddin saat ditemui di ruang kerjanya lantai 4 Kantor DPRD Kaltim. Selasa (15/6).
Syafruddin mengatakan akan melakukan evaluasi terkait pengelolaan asset Puskip oleh MBS, karena jalan ditempat bahkan mundur kebelakang.
“Kita akan mengkaji ulang apakah nanti akan ambil kembali atau tidak, nanti kita lihat perkembanganya, selain itu masih ada asset lain yang saya kira belum tercatat.” ujarnya
“Perubahan UU No 23 tahun 2014 dimana SMA/SMK diambil alih oleh Pemprov Kaltim, maka perlu juga pencatatan yang jelas tentang aset-aset jumlah sekolah dan asset lainya karena ini belum tercatat,” beber syafrudin.
Dikatakannya dirinya akan mendorong agar segera tuntas, supaya asset yang tidak bisa dikelola dengan baik yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dialihkan ke kabupaten/kota atau alihkan kepada pihak lain supaya produktif.
“Karena untuk merawat asset itu mahal jadi kalau memangnya asset tidak menghasilkan lebih bail dilepas saja ke kabupaten kota, tapi kalau asset yang produktif yang bisa menghasilakan akan tetap pertahankan bahkan kita tingkatkan,”cetusnya.
Lanjut Ketua Fraksi PKB Syafruddin mengatakan, sampai detik ini Pemprov Kaltim masih lemah dalam inventarisasi asset bahkan memanfaatkan asset itu masih sangat lemah sekali
“Yang lebih parah lagi adalah Pemprov Kaltim dalam half pemindahtanganan asset itu masih kacau, karena dulu kita selalu mendengar ada lelang asset tapi sekarang tidak terdengar lagi, baik itu lelang kendaraan roda dua maupun roda 4 tidak ada yang dilelang,”katanya.
“Disisi yang berbeda Pemprov kaltim itu pengadaan terus maka ini menjadi masalah assetnya akan menumpuk dan tidak produktif sedangkan beban bayar pajak jalan terus,” tutupnya. (ADV/G-S05).
