Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Leni Anggraini Susilawati, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penindakan disertai sanksi yang memberikan efek jera dinilai penting untuk mencegah praktik pembakaran yang berulang dan menekan kerusakan lingkungan.

Menurut Leni, penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten. Tanpa sanksi tegas, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dikhawatirkan terus dianggap sebagai tindakan biasa.

“Yang pertama yang saya perlukan adalah tindak tegas para pelaku pembakaran hutan biar ada efek jera,” tegasnya saat ditemui awak media.

Ia menilai penindakan di lapangan masih perlu diperkuat agar aturan hukum benar-benar diterapkan. Dengan demikian, masyarakat maupun pihak lain yang berniat membuka lahan menggunakan api dapat mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Selain penegakan hukum, Leni menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membantu mengungkap kasus pembakaran hutan dan lahan. Luasnya kawasan hutan dinilai menjadi tantangan bagi aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Karena itu, ia mengusulkan pemberian bonus atau insentif bagi warga yang berani melaporkan dan membantu mengungkap pelaku pembakaran. Menurutnya, skema penghargaan tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran.

“Mungkin adanya pelaporan ketika itu dikasih bonus atau insentif bagi siapa yang bisa menangkap pelaku,” usulnya.

Leni berharap ketegasan aparat penegak hukum dapat berjalan beriringan dengan dukungan informasi dari masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pengungkapan kasus sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kutim.

Loading