Sangatta – Praktik pembukaan perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan konservasi Taman Nasional Kutai (TNK) mendapat sorotan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Anggota DPRD Kutim, Leni Angraini Susilawati, mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perambahan hutan konservasi karena dinilai sebagai pelanggaran serius yang mengancam kelestarian lingkungan.

Leni menegaskan, kawasan konservasi memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta kelestarian lingkungan. Karena itu, segala bentuk aktivitas perkebunan yang memasuki zona lindung harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau kawasan hutan seperti Taman Nasional Kutai sampai dirambah, itu jelas salah dan harus ditindak,” tegas Leni saat ditemui awak media.

Sekretaris Komisi B DPRD Kutim tersebut juga menyoroti persoalan tata kelola lahan yang dinilai masih menjadi tantangan di daerah. Menurutnya, ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap peruntukan dan peta zonasi wilayah menjadi salah satu pemicu terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan.

Ia menyebut, pembukaan perkebunan kelapa sawit seharusnya dilakukan pada kawasan yang memang telah ditetapkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, bukan mengambil alih lahan yang memiliki fungsi berbeda.

“Yang menjadi masalah itu ketika lahan yang bukan diperuntukkan untuk sawit justru digunakan untuk sawit, ini yang salah,” ujarnya.

Meski demikian, Leni menegaskan bahwa penindakan terhadap aktivitas perkebunan ilegal bukan berarti DPRD menghambat investasi maupun kegiatan usaha kelapa sawit di Kutai Timur.

Menurutnya, pemerintah telah menyediakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, masyarakat maupun perusahaan tetap memiliki ruang untuk mengembangkan usaha sepanjang mengikuti ketentuan tata ruang dan perizinan.

“Buat saya, selama wilayah-wilayah yang sudah ada ini tertata dengan baik dan dikelola dengan benar, saya rasa tidak ada masalah,” tuturnya.

Leni berharap penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu, terutama terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perambahan kawasan konservasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah meluasnya alih fungsi kawasan hutan. Dengan demikian, kelestarian Taman Nasional Kutai dapat terjaga tanpa menghambat aktivitas perkebunan yang berjalan secara legal dan sesuai aturan. (adv/ir)

Loading