Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan anggaran, armada pemadam, serta sarana dan prasarana untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul perpanjangan status siaga darurat karhutla di Kutim pada 2026.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan kendaraan operasional, minimnya pasokan air di lokasi kebakaran, hingga sulitnya akses menuju wilayah rawan api.
Menurutnya, dedikasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai agar proses pemadaman dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Kita melihat langsung bagaimana urgensi menghadapi hal-hal seperti ini di lapangan, termasuk untuk antisipasi di masa yang akan datang. Pembahasan di DPRD akan kita perdalam lagi agar pengadaan armada dan fasilitas pendukung bagi petugas bisa segera dipercepat,” ujar Jimmi.
Selain kendala teknis, DPRD juga menyoroti persoalan regulasi penggunaan anggaran untuk penanganan keadaan darurat. Salah satunya menyangkut keterbatasan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memiliki persyaratan administratif tertentu.
Jimmi menjelaskan, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan yang memiliki dasar hukum jelas sehingga penanganan karhutla tidak terkendala ketika kebutuhan operasional mendesak muncul.
“Permasalahannya memang ada pada regulasi terkait Karhutla, sementara dana BTT itu membutuhkan status bencana nasional sehingga tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu, kita harus mencari alternatif lain dan menyiapkan regulasi yang memudahkan penggunaan dana di luar BTT untuk penanganan hal-hal mendesak seperti ini,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Kutim berencana memperdalam pembahasan kebijakan anggaran mitigasi bencana dalam agenda dewan mendatang. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya mekanisme pembiayaan alternatif yang sesuai ketentuan dan dapat mendukung kebutuhan penanganan darurat.
Di sisi lain, Jimmi juga menekankan pentingnya pemetaan sumber air, baik buatan maupun alami, di kawasan yang rawan terjadi kebakaran. Ketersediaan titik air dinilai dapat membantu petugas mempercepat proses pemadaman tanpa harus menghabiskan banyak waktu mencari pasokan air.
Penambahan dan peremajaan kendaraan operasional yang mampu menjangkau medan berat juga menjadi perhatian. Begitu pula dengan pemenuhan perlengkapan keselamatan kerja bagi personel yang bertugas di lapangan.
Ia turut menyoroti pentingnya koordinasi antara BPBD dan Damkar agar pembagian kewenangan serta penanganan titik api tidak terhambat persoalan birokrasi. Sinkronisasi kebijakan dan prosedur operasional diperlukan untuk memastikan respons terhadap kebakaran berjalan cepat dan terkoordinasi.
Jimmi berharap pengalaman penanganan karhutla sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi bencana ke depan.
DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal perencanaan dan penganggaran agar peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran, demi melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Kutim. (adv/ir)
