SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, mendorong pemerintah daerah mencari terobosan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menyusutnya kemampuan fiskal. Pengembangan sumber pendapatan baru dinilai penting agar Kutim tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Yusri menilai, pertumbuhan PAD Kutim dalam beberapa tahun terakhir masih relatif terbatas. Kenaikan pendapatan yang berkisar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar dinilai belum cukup untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim periode 2024–2029 dari Partai Demokrat itu saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim, Jumat (13/11/2026).
Menurut Yusri, pembahasan optimalisasi PAD sebelumnya telah dilakukan melalui rapat komisi. Namun, penyesuaian anggaran akibat pemotongan sekitar Rp1 triliun membuat data keuangan daerah perlu diperbarui sebelum evaluasi dilanjutkan.
Ia menyebut, data APBD sekitar Rp6 triliun yang digunakan dalam pembahasan sebelumnya belum mencerminkan kondisi anggaran setelah dilakukan penyesuaian.
“Karena adanya pemotongan Rp1 triliun di APBD kita, sehingga perlu ada evaluasi ulang. Pada saat rapat kemarin kita memang sudah melakukan rapat itu, tetapi kita minta untuk dievaluasi karena data yang disampaikan masih senilai Rp6 triliun,” jelasnya.
Yusri menegaskan, pembaruan data tersebut penting agar pembahasan dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kondisi fiskal terkini.
Di sisi lain, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih proaktif menggali potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal. Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan pola pemungutan yang selama ini berjalan, tetapi membutuhkan inovasi dan pengembangan sumber ekonomi baru.
Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan, lanjutnya, melalui pengembangan usaha daerah atau perusahaan daerah (Perusda), serta kegiatan usaha lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kami ada penambahan PAD yang lebih signifikan. Pemerintah daerah harus punya terobosan usaha baru, baik melalui Perusda ataupun kegiatan-kegiatan yang dibolehkan sehingga PAD Kutai Timur lebih kuat dan lebih banyak,” katanya.
Ia berharap, langkah konkret dalam menggali sumber pendapatan baru dapat memperkuat kemandirian fiskal Kutim. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih memadai untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (adv/bb)
