Sangatta – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmy, meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada masyarakat Kecamatan Rantau Pulung untuk memperjuangkan hak atas lahan tanpa tekanan maupun intimidasi. Ia menegaskan, penyelesaian persoalan lahan antara warga dan PT NIKP harus mengedepankan dialog, keterbukaan, serta pembuktian berdasarkan data.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimmy seusai memimpin mediasi antara PT NIKP dan masyarakat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan itu, masyarakat meminta waktu untuk melengkapi dokumen dan melakukan pemetaan lahan yang dipersoalkan.
Jimmy mengatakan, proses pemetaan membutuhkan ketelitian, termasuk pengumpulan titik koordinat dan bukti pendukung agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan proses tersebut.
Menurut dia, waktu tersebut perlu diberikan agar data masyarakat dapat dicocokkan dengan dokumen perusahaan dan data dari instansi pemerintah.
Ia juga meminta aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait mengedepankan pendekatan persuasif selama proses penyelesaian berlangsung. Masyarakat, kata dia, tidak boleh merasa takut atau tertekan ketika sedang berupaya mengumpulkan bukti untuk memperjelas status lahan.
Jimmy berharap tidak ada tindakan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap warga dalam proses tersebut, sepanjang masyarakat tetap menjalankan aktivitas dan memperjuangkan haknya sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tetap mengikuti mekanisme hukum dan melengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan juga diminta terbuka serta kooperatif dalam menyediakan dokumen yang diperlukan.
Jimmy menegaskan, tidak ada pihak yang dapat bertindak sepihak dalam menentukan penyelesaian persoalan tersebut. Seluruh pihak harus menghormati aturan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam proses mediasi.
Ia menyebut pembahasan sejauh ini berlangsung kondusif. Sejumlah poin mulai menemukan kesepahaman, sedangkan persoalan lainnya masih membutuhkan pendalaman melalui kelengkapan data.
DPRD, lanjut dia, akan terus mengawal proses mediasi agar persoalan lahan di Rantau Pulung tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi perusahaan.
Jimmy berharap masyarakat memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pemetaan lahan. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan bersama perusahaan dan instansi teknis terkait guna mencari penyelesaian melalui musyawarah. (bb)
