Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah memperjuangkan kesejahteraan lebih dari ratusan tenaga pendidik honorer yang hingga kini belum memperoleh insentif setara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan, keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Namun, kesejahteraan yang mereka terima dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan pengabdian dalam mendukung pelayanan pendidikan.
“Masih ada seratus lebih guru yang belum menerima remunerasi atau insentif yang besarnya sama dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkap Jimmi saat ditemui awak media belum lama ini.
Menurut Jimmi, sebagian besar guru tersebut masih berstatus tenaga honorer dengan surat keputusan (SK) yang diterbitkan kepala sekolah. Kondisi ini membuat kepastian kesejahteraan dan peluang mereka untuk memperoleh pengakuan dalam skema kepegawaian pemerintah daerah masih terbatas.
“Status SK mereka masih dari kepala sekolah, padahal tingkat kebutuhan terhadap keberadaan guru di lapangan sangat tinggi,” tambahnya.
DPRD Kutim mencatat, belum terakomodasinya seluruh tenaga pendidik tersebut dipengaruhi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kuota pengangkatan PPPK dan persoalan administrasi pendataan di tingkat pusat.
Jimmi menyebutkan, terdapat tenaga honorer yang mengalami keterlambatan dalam proses penginputan data ke sistem seleksi PPPK. Selain itu, persyaratan administrasi terkait masa dan tempat pengabdian juga menjadi salah satu kendala.
“Informasi yang kami terima ada keterlambatan penginputan data ke sistem PPPK kemarin karena keterbatasan kuota dan persyaratan administrasi tempat mengabdi yang terbatas,” terangnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD meminta Dinas Pendidikan Kutim meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Upaya tersebut diperlukan untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan skema penganggaran daerah guna memberikan kepastian penghasilan bagi tenaga pendidik yang belum terakomodasi dalam pengangkatan kepegawaian.
“Kami minta Dinas Pendidikan berupaya agar mereka bisa diakui dan layak mendapatkan penghasilan yang setara,” pungkasnya.
DPRD berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Selain menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kutim. (adv/ir)
