Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi teknis pendaftaran beasiswa guna mengantisipasi kesalahan administrasi yang menyebabkan berkas calon penerima ditolak oleh sistem.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan, secara umum pelaksanaan program beasiswa yang digulirkan pemerintah daerah telah berjalan baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Program tersebut dinilai membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa asal Kutim.
“Program ini sangat bagus dan masyarakat memberikan apresiasi tinggi karena beasiswa tersebut berjalan dengan baik,” kata Jimmi saat ditemui awak media belum lama ini.
Meski demikian, DPRD masih menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait proses pendaftaran yang dilakukan melalui sistem daring. Persoalan tersebut umumnya berkaitan dengan kesalahan pengisian data dan penggunaan formulir elektronik yang belum sepenuhnya dipahami pendaftar.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah terjadinya pendaftaran ganda akibat pemohon menekan tombol atau menginput data lebih dari satu kali. Kondisi tersebut membuat sistem mendeteksi adanya duplikasi akun sehingga berkas pendaftaran berpotensi ditolak secara otomatis.
“Kadang pemohon punya kendala administratif terkait penggunaan formulir online. Sering terjadi dua kali mengklik akun atau menginput data ganda yang membuat berkas tertolak, padahal masyarakat tidak bermaksud menyalahgunakan,” jelasnya.
Terkait kendala akses internet di wilayah pedalaman, Jimmi menilai persoalan jaringan atau blank spot seharusnya dapat diminimalkan. Pasalnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pemasangan perangkat internet berbasis satelit Starlink di sejumlah wilayah Kutim.
“Kalau wilayah blank spot rasanya sudah tidak ada lagi karena sudah ada anggaran penanganan dan pemasangan jaringan internet Starlink,” tegasnya.
Karena itu, DPRD mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak hanya memastikan kelancaran sistem pendaftaran, tetapi juga memperkuat pendampingan kepada masyarakat.
Sosialisasi petunjuk teknis, tata cara pengisian formulir, serta persyaratan administrasi dinilai perlu dilakukan secara lebih luas dan mudah dipahami. Dengan demikian, kesalahan teknis dalam proses pendaftaran tidak sampai menghambat kesempatan masyarakat untuk memperoleh bantuan pendidikan. (adv/ir)
