SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai sasaran. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada Rabu (14/1/2026).
Rapat evaluasi dipimpin Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setkab Kutim, Trisno, dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kutai Timur, serta para investor yang terlibat dalam pembangunan dapur SPPG.
Koordinator Wilayah BGN Kutim, Dwi Nur Shinta, menjelaskan bahwa total terdapat 95 titik SPPG terpencil yang direncanakan di Kutai Timur. Sebanyak 73 titik diajukan pada tahap pertama dan 22 titik pada tahap kedua. Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa tidak seluruh titik menunjukkan perkembangan yang sesuai target.
Menurutnya, hambatan terbesar berasal dari kondisi geografis dan akses jalan yang terbatas. Beberapa wilayah mengalami kesulitan distribusi peralatan dapur akibat banjir, salah satunya di Kecamatan Muara Ancalong. Selain terhambatnya akses, kondisi medan yang sulit juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah peralatan pendukung.
“Situasi alam menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan SPPG di daerah terpencil. Banjir dan akses jalan yang rusak membuat progres di beberapa titik belum maksimal,” ujarnya.
Asisten Pemkesra Trisno menambahkan, hasil evaluasi menunjukkan masih ada investor yang belum memulai pembangunan sama sekali, serta ada pula yang sudah berjalan namun belum optimal. Kondisi ini banyak ditemukan di wilayah hulu sungai dan kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti di Kecamatan Telen.
Ia menegaskan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil di lapangan sekaligus memastikan keseriusan para investor dalam mendukung program nasional tersebut. Pemkab Kutim pun meminta seluruh investor untuk segera menyerahkan data dukung pembangunan sebagai bahan laporan ke BGN pusat.
“Kami memberi batas waktu penyampaian data dukung hingga hari ini. Selanjutnya, seluruh laporan akan kami rangkum dan teruskan ke pusat sebagai bahan evaluasi lanjutan,” jelasnya.
Trisno berharap para investor dapat meningkatkan komitmen dan mempercepat pembangunan SPPG agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil Kutai Timur.
Sebagai bagian dari program strategis nasional, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 35.000 dapur SPPG hingga tahun 2026 untuk melayani lebih dari 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. (WH)
