Sangatta – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Timur (Kutim) mengikuti zoom meeting arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait perkembangan situasi nasional sekaligus rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (2/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim itu dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kepala Dinas Kominfo Staper Ronny Bonar Siburian, Kabag Perekonomian Setkab Kutim Vita Nurhasanah, Pasi Log Kodim 0909/KTM, perwakilan Danlanal Sangatta, perwakilan Ketua PN Kutim, perwakilan BPS, serta sejumlah perangkat daerah seperti Disperindag, DTPHP, Dinas Koperasi dan UMKM, BPKAD, Bappeda, Dishub, dan lainnya.
Kabag Perekonomian Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menyampaikan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di Kutim masih stabil. Sementara itu, inflasi Kalimantan Timur tercatat sebesar 1,79 persen dan secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,40 persen.
“Dalam arahannya, Mendagri menekankan agar pemerintah daerah konsisten melaksanakan rapat koordinasi, memastikan ketersediaan stok dengan pengecekan langsung ke pasar, merinci komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga, serta menyiapkan anggaran pengendalian inflasi melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelas Vita.
Ia menambahkan, kepala daerah juga diminta mengambil langkah cepat, konkret, dan proaktif berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.
Selain itu, Mendagri juga memberikan arahan terkait situasi nasional, di antaranya meminta kepala daerah memperkuat koordinasi dengan forkopimda, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, melaksanakan doa lintas agama, menggencarkan program pro rakyat seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan bantuan sosial, serta menunda kegiatan seremonial maupun perjalanan ke luar negeri.
“Arahan Mendagri ini menjadi pedoman bagi TPID Kutim dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kondisi daerah tetap kondusif,” pungkas Vita.
Penulis : Daus
