SANGATTA- Optimalisai anggaran Pemerintah Kanupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menjadi sorotan banyak pihak. Dengan total APBD 2024 mencapai Rp 14 triliun lebih ini, di harapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun hingga November ini berdasarkan hasil Rapat Pengendalian Oprasional (Radalok) Pemkab Kutim pada triwulan ketiga lalu baru mencapai 29 persen lebih dan masih Jauh dari target yang di tetapkan yakni sebesar 75 persen.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kutim Pandi Widiarto menilai, Pemkab Kutim seharusnya melakukan langkah konkret dengan mengoptimalkan seluruh APBD untuk kemaslahatan orang banyak. meggunakan dengan bijak serta efisien terutama dengan menghadirkan program atau kegiatan yang dampaknya bisa langsung di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Salah satu kendala lambanya progress penyerapan anggaran kita adalah, khususnya di instansi teknis ya, yakni banyaknya pegawai yang dinas luar (DL), ini sudah akhir tahun,” ujarnya
Ketua Komisi Demokrat DPRD Kutim ini sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perjalanan dinas. Namun dirinya menekankan agar para “abdi negara” ini bisa lebih fokus untuk kerja-kerja produktif menyelesaikan berbagai program pembangunan yang sudah lama di nanti oleh masyarakat.
“Termasuk banyaknya Bimtek (Bimbingan Teknis) yang di lakukan. Dan itu tidak sedikit pegawai yang ikut, ini menjadi persoalan juga,” imbuhnya.
Kedepan, Anggota Komisi C Bidang Pembangunan ini akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap program-program pemerintah yang di nilai kurang memberikan dampak yang signifikan untuk membantu merealisasikan program dan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah
“Salah satu yang akan kita evaluasi yakni terkait Bimtek. Boleh saja Bimtek tapi jangan sampai berlebihan, apalagi ini sudah akhir tahun,” pungkasnya. (adv/g-s08)
