SAMARINDA- Forum Koordinasi program bangsa kencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2024 garapan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024 berlangsung di Ruang Crystal Hotel Mercure Samarinda,Senin (22/04/2024).
Kegiatan yang mengambil tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045” ini di ikuti seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim, termasuk dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang wakili oleh Kepala Bappeda, Noviari Noor di dampingi Plt Kepala DPPKB Ronny Bonar HS. mewakili pimpinan daerah yang berhalangan hadir.
Ditemui usai kegiatan, Noviari Noor mengatakan, secara umum, pemkab Kutim menaruh perhatian secara khusus terhadap permasalahan stunting, dimana saat ini, hampir seluruh Perangkat Daerah (PD) memberikan alokasi anggaran untuk terus menekan penurunan penyakit yang berkaitan dengan tumbuh kembang tersebut.
“Rata-rata alokasi untuk ini (stunting) diatas 10 persen dari anggaran masing-masing Perangkat Daerah, jadi ini menjadi wujud nyata kami (pemerintah daerah) untuk terus menekan angka stunting,” ucap Novi sapaan akrab Noviari Noor.
Selain memberikan alokasi anggaran yang cukup pada masing-masing PD, pihaknya juga terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh stekholder terkait. Termasuk instansi teknis seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim termasuk Bappeda.
“Seperti tadi yang kita ketahui, bahwa permasalahan ini bukan hanya menangani kasus yang sudah terkena stunting, namun juga upaya pencegahan, dan indikator pencegahan ini banyak sekali, diantaranya, ibu hamil, pasangan suami istri yang akan menikah, dan balita di bawah dua tahun, ” bebernya.
Sementara itu, Plt Kepala DPPKB Kutim, Ronny Bonar H Siburian mengatakan, keabsahan data masih menjadi permaslahan utama dalam penanganan kasus stunting di Kutim. Untuk itu, pihaknya bersama stekholder terkait, terus berupaya melakukan validasi data, agar penanganan penurunan angka stunting di Kabupaten dengan luas wilayah kurang lebih 35 kilometer persegi ini bisa tercapai.
“Target kita jelas, angka stunting kita harus bisa sesuai dengan target nasional yakni 14 persen, namun Kaltim sendiri diberi target oleh pemerintah pusat sebesar 12,83 persen, ini memang berat, namun dengan adanya forum ini, akan menjadi ajang untuk evaluasi kita, salah satunya terkait data, “pungkasnya.
Sebelumnya dalam Forum Koordinasi yang dihadiri oleh Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia Taviv Agus Rayanto serta Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Sunarto juga dirangkai dengan penyerahan Dana Alokasi Khusus (DAK) BKOB kepada 10 Kabupaten/Kota, pengukuhan pengurus BPD Aku Kaltim periode 2023-2027 serta penandatanganan MoU dengan mitra kerja. (ADV/G-S08)
