SANGATTA- Fraksi Demokrat DPRD Kutim, menyoroti berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang belum dioptimalkan, terutama penyediaan bidang infrastruktur dasar kepada masyarakat, hal itu disampaikan oleh abdi Firdaus dalam dalam Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2024, yang digelar pada Kamis(09/11/2023) siang.
“dengan dukungan anggaran yang kita miliki sekarang, saya berharap pemerintah lebih fokus untuk terus mengejar percepatan pembangunan infrastrukur yang sudah lama dinanti oleh masyarakat,” ujarnya dihadapan Ketua DPRD Joni, Wakil Ketua Asti Mazar, Asisten Ekobang Zubair serta undangan lainya.
Secara rinci, fraksi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono inipun menyebut, yakni peningkatan infrastruktur di desa -desa kecamatan Teluk Pandan yang masih dianggap belum maksimal dan merata, termasuk jaringan listrik yang berada di Kecamatan Bengalon, khusunya di desa 102 yang juga menjadi harapan yang sudah lama di nantikan oleh masyarakat karena kan menjadi daya dukung utama untuk perekonomian warga.
“Normalisasi sungai yang berada di Kecamatan Benaglon dan Teluk Pandan, sebagai upaya pengendalian banjir saat musim hujan tiba, selain itu, kami juga meminta perhatian kepada pemerintah untuk dapat memberikan insentif kepada supir dan tenaga angkut sampah, tepatnya di Kecamatan Bengalon,”bebernya.
Fraksi Demokrat juga meminta agar pemerintah daerah bisa merealisasikan pembangunan sekolah setimngkat SMA di sekitar desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, mengingat hingga saat ini, masih belum ada bangunan sekolah, sehingga para siswa masih harus ke Sangatta untuk melanjutkan jenjang pendidikanya.
“Mengingat jarak yang cukup jauh, juga berdampak terhadap biaya transportasi yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, bahkan kondisi ini diperparah, dengan adanya anak-anak yang terpaksa tidak melajutkan jenjang pendidikanya, karena terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan, saya mohon ini juga perlu atensi kita bersama,” ujarnya.
Selanjutnya, perbaikan jalan menuju desa Pinang Raya kecamatan Sangatta selatan juga masuk dalam catatan yang diberikan oleh Fraksi Demokrat kepada pemerintah untuk bisa ditindak lanjuti, termasuk beberapa jalan usaha tani di beberapa wilayah yang ada di Kutim. Percepatan proses desa pemekaran menjadi desa defintif demi terciptanya keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Percepatan pembangunan di desa Sekrat dan Sekurau Atas karena desa ini sudah terdampak dari adanya pabrik semen yang ada, salah satu dampak yang sudah nyata terlihat adalah rusaknya jalan penghubung yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktifitas,” imbuhnya. (adv/gs-08
