SANGATTA- Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) harus diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui program-program prioritas. Hal itu, selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diusung oleh pemerintah daaerah yang mengangkat tema Pembangunan “Penguatan Stuktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian”.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kutim, Adi Sutianto mewakili Fraksi Golkar dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD tahun anggaran 2024 dalam sidang paripurna yang di gelar pada kamis (09/11/2023) siang di ruang Sidang Utama kantor DPRD Kutim.
“Kami, Fraksi Golkar meminta agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum mendapat anggaran yang memadai dan dapat di realisasikan sesuai target di 2024 mendatang,” ujarnya dihadapan Ketua DPRD Joni, Wakil Ketua Asti Mazar seerta undangan lainya.
Fraksi partai Golkar menganggap, terdapat program prioritas dan strategis yang harus di dorong akselerasinya termasuk dukungan oleh seluruh stek holder terkait, agar mampu mencapai target Pembangunanya di tahun 2024, yakni penyelesaian pelabuhan kenyamukan pada sisi laut maupun darat.
“Termasuk persiapan sarana dan prasarana ,SDM,Organisasi tata Kelola pelabuhan yang harus di persiapakan secara purna,” imbuhnya.
Apabila Pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024mendatang, maka menurut Fraksi Golkar akan memberikan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah di Kabupaten yang memiliki 18 Kecamatan 139 desa definitif, 11 desa persiapan dan dua kelurahan ini.
“Bidang Pendidikan, juga memerlukan peningkatan untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun tingkat pertama, yang terdiri dari rehab maupun pembangunan ruang kelas baru (RKB) pada 18 Kecamatan,”bebernya.
Di bidang Kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat juga tidak boleh dilupakan oleh pemerintah, agar bisa diporsi lebih anggaran untuk peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan masyarakat khususnya di Puskesmas yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang tak kalah penting, Infrastruktur Peningkatan Jalan penghubung desa di beberpa kecamatan juga perlu segera di akselerasi, dan yang terakhir, Fraksi Partai Golkar juga meminta agar pemerintah meningkatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat, pengentasan kemiskinan ,serta terus menekan angka stunting di Kutim.
“RKPD Kabupaten, juga harus bersinergi dan sinkron dengan RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Propinsi Kaltim untuk menjalin keselarasan dan keberlangsungan pembangunan,” pungkasnya. (ADV/GS-08)
