SANGATTA – Salah satu ukuran kemandirian daerah dapat dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yakni, PAD nya sebesar 50 persen dari Anggaran Perndapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut disamapaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Zubair, ditemui usai menghadiri Gebyar Pajak Kutim 2022, di Ruang Meranti Kantor Bupati, Rabu (23/11/2022).
“Minimal untuk bisa dikatakan mandiri, dalam struktur APBD itu PAD 50 persen porsinya,” tutur mantan Kepala Balitbang Kutim ini.
Selain sumber pendapatan yang sudah ada, Zubair meminta Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim harus mampu berinovasi dalam upaya meningkata APBD Kutim. Sebab, menurutnya, PAD Kutim belum ada peningkatan yang signikan.
“Tidak boleh hanya berorientasi pada pajak dan retribusi. Karena apapun itu alasannya, tetap ada unsur membebani masyarakat. Maka saya katakan, harus ada inovasi dalam menggali PAD,” terangnya.
Lebih jauh dikatakan Zubair, Pemerintah Kabupaten Kutim harus “berbisnis”. Dalam artian bisnis sesuai aturan yang legal (sah). Misalnya, lanjut Zubair, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Untuk itu, saya minta Kapala Bapenda untuk mengahadap saya, untuk kita diskusikan lebih lanjut bagaimana eksplorasi sumber-sumber PAD ini. Banyak yang bis akita garap,” tegasnya.
Dirinya memberi contoh, dari sektor perikanan bisa mendatangkan PAD yang luar biasa, jika dikelola dengan baik. Sebab, panen ikan tidak memerlukan waktu bertahun-tahun.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kutim Syahfur menyebut dari tahun ke tahun PAD Kutim terus meningat. Di tahun 2013 PAD Kutim masih sekitar Rp 30 miliar, sekarang sudah mencapi Rp 102 miliar.
“Potensi PAD Kutim Kabupaten Kutim, tidak besar seperti Kota Balikpapan dan Samarinda yang punya Gedung-gedung yang besar. Dan memang merupakan Kota jasa. Namun setiap tahun tahun kita tetap tingkatkan PAD kita (Kutim),” jelasnya.
Lebih jauh Syahfur mengatakan, tahun depan pihaknya menargetkan PAD Kutim sekitar Rp 120 Miliar.
