SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan pemutakhiran data sektoral tahun 2026 melalui forum Satu Data Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesesuaian informasi yang dihimpun perangkat daerah dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan pembangunan.

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Staper Kutim, Hasanuddin, menjelaskan bahwa data tahun 2025 yang telah dihimpun menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan daftar data berikutnya. Pemerintah daerah selanjutnya menyiapkan pembahasan daftar data tahun 2026 beserta rencana aksi Satu Data Indonesia.

Dalam prosesnya, produsen data dari perangkat daerah memiliki peran penting untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Pemutakhiran diperlukan agar data yang dikelola tidak berhenti pada pengumpulan administrasi, tetapi tetap relevan untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan pemerintahan.

Penyusunan daftar data juga mengacu pada referensi dan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kewenangan daerah. Dengan demikian, data yang dihimpun diharapkan selaras dengan kebutuhan pembangunan serta mendukung penyediaan informasi yang lebih terarah.

Forum Satu Data menjadi salah satu ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebutuhan data antarperangkat daerah. Selain membahas daftar data, penyusunan rencana aksi diperlukan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tahapan dan kebutuhan yang telah disepakati.

Pemutakhiran data juga berkaitan dengan ketersediaan informasi yang dapat digunakan untuk membaca perkembangan berbagai sektor pembangunan. Data yang tersusun secara konsisten akan memudahkan proses penelusuran perubahan dari satu periode ke periode berikutnya.

Ke depan, penguatan koordinasi antarprodusen data diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data sektoral di Kutim. Dengan pembaruan yang dilakukan secara berkelanjutan, informasi yang tersedia dapat menjadi bahan pendukung dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi pembangunan daerah. (ADV/TJ)

Loading