SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menekankan pentingnya akurasi data dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program perlindungan sosial digital. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Program PERLINSOS (Perlindungan Sosial) Digital di Sangatta, Rabu (21/10/2026).
Mahyunadi mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewatkan akibat persoalan pendataan.
Menurutnya, besarnya sumber daya alam yang dimiliki Kutim harus sejalan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat rukun tetangga (RT), sehingga tidak ada warga yang tertinggal karena tidak terjangkau kebijakan pemerintah.
Karena itu, ia meminta para insan sosial, camat, kepala desa, lurah, hingga ketua RT memperkuat koordinasi melalui sistem digital. Menurutnya, keterhubungan data dan kelancaran arus informasi menjadi faktor penting agar persoalan masyarakat dapat diketahui pemerintah secepat mungkin.
“Jangan bekerja dalam silo masing-masing. Data harus terhubung, informasi harus bergerak, dan persoalan masyarakat harus dapat diketahui pemerintah secepat mungkin,” tegas Mahyunadi.
Ia juga mengingatkan bahwa ketepatan data berkaitan langsung dengan hak masyarakat. Kesalahan pendataan dapat menyebabkan sebuah keluarga kehilangan akses terhadap perlindungan yang semestinya diterima. Sebaliknya, perbaikan data dapat membantu keluarga memperoleh haknya.
Selain memperkuat koordinasi di lingkungan pemerintah daerah, Mahyunadi mengajak unsur TNI dan Polri turut berkolaborasi menyukseskan program perlindungan sosial digital di Kutim.
Ia menyampaikan bahwa jajaran Kodim telah mengarahkan para komandan rayon militer (Danramil) untuk bersinergi dan melakukan pendataan terkait program tersebut. Keterlibatan TNI dan Polri dinilai penting karena perlindungan sosial digital merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan berbagai unsur.
“Program perlindungan sosial digital ini merupakan program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan peran TNI dan Polri. Oleh karena itu, saya mengajak unsur TNI-Polri untuk berkolaborasi menyukseskan program ini di Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.
Mahyunadi berharap sosialisasi dan pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta dalam menggunakan sistem digital, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa di balik setiap data terdapat hak dan kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kutim dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan sistem digital, pelaksanaan perlindungan sosial diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu mendukung terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. (ADV/TJ)
