Sangatta – Keterbatasan armada pemadam, peralatan operasional, dan pasokan air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). DPRD Kutim mendorong pemerintah daerah memperkuat sarana dan prasarana agar petugas dapat merespons kebakaran secara lebih cepat dan efektif.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menghadapi berbagai tantangan saat melakukan pemadaman, terutama di wilayah dengan akses sulit dan keterbatasan sumber air.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih status siaga darurat karhutla di Kutim diperpanjang pada 2026.
Jimmi menilai, dedikasi petugas di lapangan harus diimbangi dengan dukungan fasilitas yang memadai. Ketersediaan kendaraan operasional dan peralatan pemadam menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran.
“Kita melihat langsung bagaimana urgensi menghadapi hal-hal seperti ini di lapangan, termasuk untuk antisipasi di masa yang akan datang. Pembahasan di DPRD akan kita perdalam lagi agar pengadaan armada dan fasilitas pendukung bagi petugas bisa segera dipercepat,” ujar Jimmi.
Selain penambahan armada, DPRD juga mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan sumber air, baik alami maupun buatan, di kawasan yang rawan terjadi kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan petugas memiliki akses terhadap pasokan air ketika melakukan pemadaman.
Jimmi juga menyoroti perlunya peremajaan kendaraan operasional yang mampu menjangkau wilayah pedalaman dengan kondisi medan berat. Begitu pula dengan perlengkapan keselamatan kerja bagi personel pemadam yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran instansi terkait.
Di sisi lain, koordinasi antara BPBD dan Damkar perlu terus diperkuat agar penanganan titik api tidak terkendala persoalan teknis maupun administrasi. Kecepatan komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi darurat.
Ia berharap berbagai kendala yang dihadapi petugas selama penanganan karhutla tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
DPRD Kutim, lanjut Jimmi, akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar upaya perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan lebih optimal.
