Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Syaiful Bahri, mendorong masyarakat mengusulkan pembangunan jaringan listrik desa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur kelistrikan yang membutuhkan anggaran besar.
Menurut Syaiful, keterbatasan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD membuat pembangunan jaringan listrik tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dana aspirasi legislatif. Karena itu, usulan masyarakat perlu masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah agar dapat ditangani melalui program organisasi perangkat daerah (OPD) teknis maupun dikoordinasikan dengan PT PLN.
Ia menjelaskan, kebutuhan listrik yang merata merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Ketersediaan listrik yang memadai berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Aspirasi kita itu kan terbatas, paling angkanya berkisar antara Rp200 juta sampai Rp400 juta. Tentu saja untuk memecahkan permasalahan infrastruktur kelistrikan belum bisa maksimal jika hanya mengandalkan itu,” tutur Syaiful saat ditemui awak media.
Ia mengatakan, DPRD tetap berupaya menampung dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat. Namun, warga juga perlu memahami mekanisme penganggaran serta keterbatasan alokasi dana yang dapat diperjuangkan melalui pokir anggota dewan.
Menurutnya, pembangunan jaringan listrik merupakan pekerjaan yang membutuhkan perencanaan teknis dan pembiayaan cukup besar. Oleh sebab itu, pengusulan melalui Musrenbang menjadi salah satu jalur yang perlu ditempuh agar kebutuhan tersebut dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Melalui mekanisme tersebut, usulan masyarakat diharapkan dapat dikoordinasikan dengan instansi teknis pemerintah maupun pihak PLN sesuai kewenangan masing-masing.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Kutim, Syaiful menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga agar mendapatkan perhatian dalam pembahasan perencanaan pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mempercepat pemerataan infrastruktur kelistrikan.
Syaiful berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan kebutuhan melalui jalur perencanaan resmi serta turut mengawal prosesnya. Dengan koordinasi dan perencanaan yang baik, pemerataan akses listrik di desa-desa Kutai Timur diharapkan dapat terus ditingkatkan. (adv/ir)
