Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah memperketat perjanjian ikatan dinas bagi dokter penerima beasiswa pendidikan spesialis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diperlukan untuk memastikan dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat pelayanan kesehatan di Kutim.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan ketersediaan dokter spesialis di daerah tersebut masih belum ideal. Bahkan, kebutuhan tenaga medis spesialis di wilayah perkotaan masih belum terpenuhi secara maksimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.
“Jumlah dokter spesialis kita di kota saja masih kurang,” kata Jimmi saat ditemui awak media belum lama ini.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemkab Kutim bersama DPRD telah menyepakati alokasi beasiswa bagi dokter umum yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Saat ini, Dinas Kesehatan mulai melakukan pendataan terhadap dokter yang berpotensi mengikuti program tersebut.
“Dinas Kesehatan sudah mulai mendata dokter-dokter yang akan didorong mengambil pendidikan spesialis,” ujarnya.
Namun, Jimmi menegaskan pemberian beasiswa harus disertai perjanjian pengabdian yang jelas dan mengikat. Menurutnya, pembiayaan pendidikan menggunakan uang daerah harus diikuti komitmen penerima untuk kembali bertugas di Kutim setelah menyelesaikan studi.
“Harus ada komitmen yang dituangkan dalam perjanjian. Jangan sampai setelah selesai sekolah dan menggunakan uang daerah, mereka malah pindah dan tidak mau mengabdi di sini,” tegasnya.
DPRD juga meminta pemerintah daerah menerapkan sanksi tegas bagi penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban ikatan dinas. Salah satunya melalui kewajiban mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah ke kas daerah apabila terbukti melanggar perjanjian.
“Kalau mereka melanggar aturan, uang APBD yang dipakai sekolah harus dikembalikan penuh ke kas daerah. Sanksi tegas itu yang kita tekankan,” pungkasnya. (adv/ir)
