SANGATTA- Kedewasaan berpolitik menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berdampak pada kesetabilan sebuah daerah, hal itu di ungkapkan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Tejo Yuwono saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Pendidikan Politik garapan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur (Kesbangpol Kutim) pada Senin(01/08/2023) pagi.
“Apabila sudah stabil, maka akan dengan mudah untuk membangun visi dan misinya dengan baik, ucapnya di hadapan Kepala Kesbangpol Muhammad Basuni, Staf Ahli Bupati Kutim Bidang Administrasi Umum Roma Malau, Ketua Bawaslu Andi Mappasiling, anggota KPU Handoko, Camat Hasdiah serta undangan yang hadir.
Berkaca pada sejarah, pendiri bangsa ini telah sepakat dan menetapkan bahwa Negara Indonesia menganut sistem Demokrasi berbentuk Republik, yang memiliki konsekuensi keterlibatan pemerintah dan masyarakat yang mengharuskan adanya sinergi yang terjalin untuk mewujudkan cita-cita bersama memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi tidak bisa pemerintah atau masyarakat jalan sendiri-sendiri, maka dari situlah harus timbul kedewasaan berpolitik, yaitu arif dalam menyikapi segala sesuatu harus bijaksana dan tidak harus mengedepankan unsur emosional saja,” imbuhnya.
Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, setiap jaman memiliki tantangan tersendiri, salah satu yang sangat berpengaruh yakni persoalan sudut pandang politik yang ada di tengah masyarakat, dirinya menilai ada dua tantangan besar yang di hadapi dalam perpolitikan yang terjadi di Indonesia.
“Yakni nilai-nilai pragmatis dan primodialisame atau sering di sebut dengan politik identitas, yang saat ini perlu kita hindarai, karena politik seharusnya setara,” ucap Tejo sapaan akrab Tejo Yuwono.
sebelumnya ketua panitia Suyatno mengatakan, kegiatan yang mengambil tema “Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang Demokratis dengan Peningkatan Partisipasi Pemilih” ini di ikuti sebanyak 150 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat mulai dari mahasiswa, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, PKK Kecamatan serta pelajar setingkat SLTA.
“Adapun narsumber berasal dari Kesbangpol,Bawaslu serta KPU,” ujarnya. (ADV/G-S08)
